Indonesia- Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, program ini dinilai sebagai langkah positif untuk memperluas akses pendidikan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah dan prioritas pembangunan pendidikan nasional.
Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kutamakmur, Muhammad Arief Atau yang sering di sapa Nyak Arief , menilai bahwa persoalan utama pendidikan Indonesia saat ini bukan terletak pada kurangnya sekolah baru, melainkan masih tingginya ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Hingga saat ini, masih banyak sekolah negeri yang mengalami kerusakan fasilitas, kekurangan sarana pembelajaran, keterbatasan akses teknologi dan internet, serta belum meratanya distribusi tenaga pendidik.
Selain itu, persoalan kesejahteraan guru juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Ribuan guru honorer di berbagai daerah masih menghadapi ketidakpastian status dan pendapatan yang belum memadai. Kondisi tersebut dinilai lebih mendesak untuk mendapat perhatian sebelum pemerintah membangun sistem pendidikan baru melalui Sekolah Rakyat.
Menurut Nyak Arief, kebijakan yang secara khusus mengelompokkan anak-anak dari keluarga miskin ke dalam sekolah tertentu juga perlu dikaji secara lebih mendalam. Pendidikan seharusnya menjadi ruang yang mempertemukan seluruh lapisan masyarakat dalam kesempatan yang setara, bukan menciptakan pemisahan berdasarkan kondisi ekonomi.
“Kami mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Namun pemerintah juga harus melihat persoalan pendidikan secara menyeluruh. Masih banyak sekolah negeri yang membutuhkan perbaikan fasilitas, pemerataan kualitas pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan,” ujar Nyak Arief.
Ia menambahkan bahwa anggaran pendidikan seharusnya lebih diarahkan untuk memperkuat sistem yang sudah ada, seperti rehabilitasi sekolah negeri, perluasan program beasiswa, peningkatan layanan pendidikan gratis, serta penguatan kualitas tenaga pendidik.
“Jika kemiskinan adalah persoalan yang lahir dari ketimpangan struktural, maka solusi pendidikan tidak boleh berhenti pada pembangunan sekolah bagi kaum miskin. Negara harus membenahi akar persoalan tersebut melalui pemerataan kualitas pendidikan, penguatan sekolah negeri, dan peningkatan kesejahteraan guru. Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar sekolah baru, tetapi sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua,” tutup nya.
