Aceh Utara — Ratusan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) Unit Kebun Cot Girek menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Kamis (07/05/2026). Mereka meminta pemerintah daerah dan pusat segera menyelesaikan konflik lahan yang dinilai berdampak terhadap aktivitas kerja dan penghasilan para pekerja.
Massa mulai memadati kawasan kantor bupati sekitar pukul 09.30 WIB dengan menggunakan belasan truk. Dalam aksi tersebut, para peserta membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan kepada pemerintah.
Salah satu spanduk bertuliskan, “Bapak Bupati, kami juga rakyat Indonesia yang membutuhkan perlindungan. Selamatkan nasib kami dan keluarga kami. Lindungi pekerja, lindungi masyarakat. Hukum harus ditegakkan. Kami korban, bukan pelaku.”
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polres Aceh Utara yang berjaga di sekitar lokasi. Massa aksi didominasi kaum laki-laki, namun sejumlah pekerja perempuan juga turut hadir.
Para demonstran sempat meneriakkan yel-yel seperti “Hidup rakyat Indonesia”, “Hidup masyarakat Cot Girek”, dan “Hidup karyawan PTPN Cot Girek”.
Perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Asisten I Sekdakab Fauzan, menemui massa untuk menerima aspirasi para pekerja. Perwakilan pekerja menyerahkan tuntutan kepada perwakilan Pemerintah kabupaten Aceh Utara.
Dalam orasinya, para karyawan menyatakan aksi tersebut dilakukan secara sukarela sebagai bentuk penyampaian aspirasi tanpa intervensi pihak tertentu. Mereka mengaku selama ini bekerja dalam situasi tidak nyaman akibat sengketa lahan yang diklaim berada di area hak guna usaha (HGU) perusahaan.
Koordinator aksi, Rusli, mengatakan pihaknya berharap pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami hanya menuntut hak kami sebagai pekerja. Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan konflik ini sesuai hukum yang berlaku,” kata Rusli.
Menurutnya, konflik lahan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja. Sejumlah karyawan disebut tidak dapat bekerja secara normal di area yang disengketakan sehingga pendapatan mereka menurun.
Ia juga menyebut adanya aktivitas pembangunan bangunan dan dugaan pengambilan hasil di area konflik. Sementara itu, pihak perusahaan disebut menghentikan sementara aktivitas di lokasi sengketa guna menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami yang bekerja di area konflik merasakan langsung dampaknya. Pendapatan berkurang, lembur tidak ada, bahkan ada anak karyawan yang terancam putus sekolah karena biaya,” ujarnya.
Rusli menyebut lebih dari 800 karyawan terdampak akibat persoalan tersebut. Jika dihitung bersama anggota keluarga, menurutnya jumlah warga yang terdampak secara ekonomi mencapai ribuan orang.
Para pekerja meminta pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian hukum agar konflik tidak berkepanjangan. Mereka khawatir keterlambatan penanganan dapat memicu meningkatnya pengangguran dan persoalan sosial lainnya.
Acara berlangsung aman damai dan tertib berakhir pada pukul 11.30 wib.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kelompok masyarakat maupun aliansi yang disebut oleh para karyawan terkait sengketa lahan tersebut.
