Aceh — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa pemulihan pascabanjir di Aceh Tamiang telah mencapai “hampir 100 persen” perlu ditinjau secara kritis dan objektif.
Sebagaimana diberitakan, Presiden menyatakan bahwa masyarakat terdampak sudah tidak lagi tinggal di tenda dan telah menempati hunian sementara maupun permanen, serta infrastruktur dasar seperti listrik telah pulih hampir sepenuhnya, Namun temuan di lapangan menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya sesuai dengan klaim tersebut.
Direktur Masyara, Fzisyam, menegaskan bahwa realitas yang dihadapi masyarakat korban banjir di Aceh masih jauh dari kata pulih. Hingga saat ini, masih terdapat warga yang hidup dalam keterbatasan akses terhadap hunian layak, sanitasi, serta pemulihan ekonomi pascabencana.
“Pernyataan ‘hampir 100 persen pulih’ adalah narasi yang tidak berdasar pada kondisi riil masyarakat. Kami masih menemukan korban yang belum mendapatkan hunian tetap, bahkan masih bergantung pada bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar,” ujar Fzisyam.
Lebih lanjut, Fzisyam menyoroti bahwa momentum Lebaran yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan justru masih dilalui sebagian korban dalam kondisi memprihatinkan. Tidak sedikit warga yang belum sepenuhnya bangkit secara ekonomi maupun sosial.
“Kita tidak boleh menutup mata. Pemulihan bukan hanya soal relokasi fisik dari tenda ke hunian sementara, tetapi juga menyangkut pemulihan kehidupan secara menyeluruh—ekonomi, psikologis, dan sosial. Itu yang saat ini belum tercapai,” tambahnya.
MASYARA menilai bahwa pernyataan yang terlalu optimistis berpotensi menyesatkan publik dan mengaburkan kebutuhan nyata masyarakat terdampak. Pemerintah diharapkan lebih transparan, berbasis data lapangan, dan tidak terburu-buru menyimpulkan keberhasilan.
Sebagai organisasi masyaraka meuseuraya, MASYARA mendesak:
- Audit independen terhadap capaian pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.
- Percepatan pembangunan hunian tetap yang layak dan berkelanjutan.
- Pemulihan ekonomi berbasis komunitas bagi korban terdampak.
- Keterbukaan data dan pelibatan masyarakat sipil dalam proses evaluasi.
“Pemulihan sejati adalah ketika masyarakat benar-benar kembali hidup layak dan bermartabat, bukan sekadar angka dalam laporan,” tutup Fzisyam.
