Aceh-Juli 2026 – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak ( BBM) yang terjadi hampir di seluruh wilayah indonesia termasuk di Aceh hal ini kembali memaksa masyarakat mengantre berjam-jam di SPBU. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, distribusi barang, produktivitas pelaku usaha, hingga menambah beban masyarakat yang kehilangan waktu kerja hanya untuk mendapatkan BBM. Di tengah kondisi tersebut, Pertamina menyatakan bahwa gangguan terjadi akibat penyesuaian operasional distribusi dan memastikan stok BBM secara umum dalam kondisi aman.
Menanggapi kondisi tersebut, Muhammad Arief, Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kutamakmur, menilai bahwa publik berhak mempertanyakan konsistensi antara klaim pemerintah dengan realitas yang terjadi di lapangan.
“Jika stok benar-benar aman, mengapa antrean masih terjadi hampir setiap hari? Jika persoalannya hanya distribusi, mengapa masyarakat tetap kehilangan waktu, penghasilan, dan produktivitas hanya untuk memperoleh BBM? Masyarakat berhak mendapatkan jawaban yang berbasis fakta, bukan sekadar pernyataan bahwa kondisi akan segera normal,” tegas Nyak Arief.
Menurutnya, pertanyaan tersebut lahir dari pengalaman kebijakan sebelumnya. Publik masih mengingat bahwa Premium dihentikan melalui kebijakan pemerintah dan masyarakat kemudian diarahkan beralih ke Pertalite. Karena itu, ketika Pertalite kini kembali sulit diperoleh di berbagai daerah, wajar apabila muncul pertanyaan: apakah ini murni persoalan distribusi, atau ada arah penataan kebijakan BBM yang belum dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat?
“Jangan sampai pola lama kembali terulang. Dulu masyarakat diminta beralih dari Premium ke Pertalite. Hari ini Pertalite kembali langka. Jika memang tidak ada perubahan kebijakan, buktikan dengan distribusi yang normal. Namun jika ada arah kebijakan baru, sampaikan secara jujur kepada publik. Transparansi adalah kewajiban negara, bukan pilihan,” ujarnya.
Kelangkaan Pertalite hari ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi energi. Pemerintah tidak boleh membiarkan antrean panjang menjadi pemandangan yang dianggap normal, apalagi jika terus berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui klaim bahwa stok aman, melainkan melalui kepastian bahwa masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah, tepat waktu, dan tanpa harus mengorbankan pekerjaan maupun penghasilannya.
“Rakyat tidak sedang meminta kemewahan. Rakyat hanya ingin hak dasarnya dipenuhi. Selama antrean masih mengular di SPBU dan masyarakat masih dipaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, maka pemerintah dan Pertamina belum dapat mengatakan bahwa persoalan ini benar-benar selesai,” tutup Muhammad Arief.